Kesalahan yang Sering Dibuat Saat Melapor SPT Pajak


Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Indonesia, lebih dari 9 juta Wajib Pajak telah melakukan pelaporan pajak di tahun 2015. Meski angka tersebut bukan jumlah seluruhnya, namun ada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan mereka.

Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar pajak. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memenuhi tugas tersebut ialah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selama masa kerja, pemberi kerja atau perusahaan Anda akan memotong sebagian penghasilan Anda dan membayarkan pajak penghasilan atas nama Anda berdasarkan yang tertera di NPWP yang dilaporkan kepada perusahaan. Ada pula perusahaan yang tidak memotong penghasilan Anda karena pajak penghasilan Anda ditanggung oleh perusahaan. Hal ini tergantung dari kesepakatan Anda dan HRD ketika melamar pekerjaan.

Dalam jangka waktu satu tahun, perusahaan Anda akan memberikan bukti potong pajak sebagai tanda bahwa perusahaan telah membayarkan pajak penghasilan Anda. Selanjutnya, Anda hanya perlu melaporkannya melalui formulir SPT Tahunan dan menyerahkannya pada Ditjen Pajak. Anda bisa memilih pergi langsung ke kantor pajak terdekat, mengirimkan lewat pos, atau dengan metode e-Filing.

Bagi yang ingin mencoba, e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Layanan e-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS.

Menurut Sulfan, seorang anggota Komite Pengawas Perpajakan dari Kementerian Keuangan, teknik pengisian SPT juga sudah dipermudah dengan ditunjukannya angka-angka yang harus dimasukan ke dalam SPT. Meski begitu, kesalahan masih tak terhindarkan.

Berikut ini contoh kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan pada hasil pelaporan pajak tahunan – semoga Anda bisa menghindarinya saat melakukan pelaporan pajak tahun ini dan seterusnya:

1. Kesalahan Adminitrasi

Kesalahan yang sering terjadi ini bisa berupa kesalahan data dan formulir. Sebelum mengisi formulir, pastikan dulu SPT Tahunan yang Anda gunakan sudah benar.

“Jika status Wajib Pajak adalah karyawan, maka (jenis) formulirnya SPT Tahunan 1770S (untuk penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun) dan SPT Tahunan 1770SS (untuk penghasilan kurang dari Rp 60 juta),” jelas Sulfan yang bekerja di bidang perpajakan selama hampir dua dekade.

Apabila Wajib Pajak adalah pengusaha, maka formulir yang harus digunakan adalah SPT Tahunan 1770.

Dari pengamatan Sulfan, ada pula kesalahan berkaitan dengan NPWP yang terlihat sepele namun membuat pelaporan Anda sia-sia. “Orang seringkali salah pada saat mengisi NPWP, harusnya yang dicantumkan NPWP-nya sendiri, tapi yang ditulis NPWP perusahaan yang memberi penghasilan,” papar Sulfan.

Selain kesalahan tersebut, human error saat pengisian NPWP sangat rawan.Tak peduli seberapa malasnya Anda mengisi sederetan angka ke dalam formulir pajak, tetap pastikan untuk memeriksa ulang isinya sebelum dikirim. Kesalahan angka bisa menyebabkan Anda kurang bayar di waktu mendatang.

2. Tidak Menyertakan Bukti Potong Pajak

Bukti potong pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda adalah salah satu kelengkapan penting saat melaporkan SPT Tahunan. Lampirkan fotokopi bukti potong pajak tersebut bersama lembar formulir SPT tahunan yang sudah diisi. Bukti potong pajak yang asli perlu tetap Anda simpan sebagai arsip. Bagi Anda yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu, pastikan pekerjaan sampingan Anda juga memberikan bukti potong pajaknya kepada Anda.

”Kadang-kadang, pemberi kerja sudah memotong PPh, tapi bukti PPh-nya tidak diberikan ke karyawan yang bersangkutan. Jadi sebetulnya yang dirugikan adalah karyawan,” jelas Sulfan.

3. Tidak Melaporkan Pajak dari Pendapatan Tambahan

Melanjutkan poin sebelumnya, pajak dari penghasilan sampingan Anda juga dikenai pajak penghasilan. Tidak semua orang jujur dan terbuka melaporkan adanya pajak penghasilan yang didapat dari sumber pendapatan lainnya. Banyak juga yang tidak tahu kalau penghasilan tersebut juga dikenai pajak dan harus dilaporkan.

Pastikan kepada pemberi kerja, apakah angka yang Anda terima sudah dipotong dengan pajak atau belum. Jika sudah, Anda harus meminta bukti potongnya kepada perusahaan tersebut. Setelah itu, pada lembar SPT, jumlahkan penghasilan bersih dari sumber penghasilan utama dan sampingan Anda.

Jika Anda tidak melaporkannya, ada bermacam-macam sanksi menunggu Anda. Sulfan memaparkan, adanya sanksi administrasi bunga 2% untuk maksimal 24 bulan apabila pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan ada pajak yang terutang tidak dibayar, seperti tertulis pada pasal 13 ayat 2 UU KUP.

Selain itu, ada juga sanksi pidana karena alpa dan juga yang dikarenakan oleh kesengajaan. Namun, sanksi pidana sangat jarang. “Biasanya DJP mendapatkan data dari pihak ketiga, kemudian dilakukan penelitian atau pemeriksaan. Wajib Pajak akan dihimbau dulu, jika tidak merespon baru dilakukan pemeriksaan,” papar Sulfan. Seandainya dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat, maka akan dijatuhkan sanksi pidana.

4. Memasukkan Alamat Email Kantor Saat Mendaftar e-Fin

Urusan pajak bersifat pribadi, maka tidak peduli di mana Anda bekerja, urusan pajak akan menjadi urusan pribadi Anda. Pemberi kerja hanya membantu pemotongan pajak penghasilan dan pembayarannya lebih mudah untuk Anda. Maka, ketika Anda ingin mendaftarkan akun untuk pajak online, gunakan email pribadi Anda.

Alasannya sederhana, Anda tidak mungkin berada di perusahaan tersebut selamanya, kan?

Ilustrasinya, Anda berpindah tempat kerja dan suatu saat akan melakukan pelaporan pajak di tempat baru. Jika Anda mendaftarkan akun pajak online dengan email kantor sebelumnya, DJP Online akan mengirimkan kata sandi (password) baru ke alamat email kantor lama yang aksesnya sudah tidak Anda miliki.

5. Berhenti Kerja dan Tidak Meminta Bukti Potong Pajak

Ada beberapa dokumen dan hal-hal administratif yang harus Anda lakukan saat mengundurkan diri (resign) dari sebuah perusahaan. Setelah membaca artikel ini, sebaiknya Anda tidak lagi lupa meminta bukti potong pajak yang belum diberikan selama Anda bekerja di kantor tersebut.

Misalkan Anda ingin melaporkan pajak 2015 sebelum batas waktu 31 Maret 2016 berakhir. Jika Anda berpindah tempat kerja di bulan Agustus 2015, maka Anda harus meminta bukti potong pajak selama bulan Januari-Juli 2015 ke perusahaan lama dan bukti potong pajak bulan Agustus-Desember 2015 ke perusahaan tempat Anda bekerja sekarang. Hal ini juga berlaku jika Anda berpindah tempat kerja sebanyak 3 kali dalam setahun, dan seterusnya.

Kesalahan yang sering terjadi adalah departemen HRD tidak berinisiatif menyiapkan bukti potong pajak karyawan lama dan Anda juga tidak mengetahui hal ini.

Saat Anda mulai bekerja di perusahaan baru pada pertengahan tahun, perusahaan tersebut perlu meminta bukti potong pajak dari perusahaan-perusahaan lama Anda. HRD akan membantu membuatkan bukti potong dari pajak penghasilan Anda selama bekerja di sana. Bukti potong tersebut berupa akumulasi pajak-pajak penghasilan Anda dari masa bekerja Anda di tahun sebelumnya.

Setelah kita mengerti hal-hal di atas, tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi warga negara yang lebih baik lagi dengan melaporkan pajak tanpa masalah.

Baca juga: Kenali Pajak Jual-Beli Rumah Anda

Pilih klien yang ingin dikirimi artikel:

Select all
Nama Email

Saat ini Anda belum memiliki klien

×
×
×
×