7 Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Amnesti Pajak (Tax Amnesty)


Sejak program amnesti pajak dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo Juli lalu, kita sering mendengar istilah tersebut disebut-sebut dalam berbagai diskusi. Pengampunan Pajak yang diberikan pemerintah ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan, karena program tersebut termasuk langka dan tidak dihadirkan setiap tahun.

"Menjelang era pertukaran informasi otomatis tahun 2018 nanti, akan ada perjanjian antar negara yang membuka data-data perbankan orang, sehingga mereka yang dulu menghindari pajak dengan menaruh uangnya di luar negeri akan diketahui oleh pemerintah," ujar Dian Puspa Wahono, Marketing Communication Specialist dari PT Achilles Advanced Systems, yang menciptakan software Online Pajak untuk memudahkan proses pelaporan pajak oleh individu dan korporasi.

Melalui pengungkapan harta yang selama ini di luar jangkauan Ditjen Pajak, pemerintah Indonesia berharap memperoleh informasi kepemilikan harta secara sukarela.

Kesempatan untuk mengikuti program amnesti pajak akan dibuka hingga 31 Maret 2017, karena itu tidak ada salahnya Anda mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Sasaran utamanya ialah WP yang tidak atau belum patuh pajak

Amnesti pajak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk melepaskan diri dari kewajiban pajak masa lalu yang berpotensi ditagih dan dikenai sanksi berupa bunga atau denda di masa depan. Bahkan, lebih bagus lagi karena program ini meniadakan peluang penyidikan pidana. Artinya, ini adalah kesempatan untuk memulai awal yang baru dan bersih.

2. Uang tebusan = Tarif x Nilai Harta Bersih

Hingga akhir Maret tahun depan, pemerintah memberlakukan uang tebusan cukup ringan, yakni sebesar 2%-5% untuk dana repatriasi atau deklarasi Dalam Negeri, 4%-10% untuk deklarasi Luar Negeri, serta 0,5%-2% untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta dibawah Rp 10 miliar. Periode pertama dengan persentase uang tebusan terkecil berakhir pada 30 September. Nilai harta bersih didapat dari jumlah harta dikurangi utang.

3. Tidak ada pemeriksaan pajak dan penyidikan pidana

Melalui program ini, pemerintah akan menjamin bahwa WP yang sudah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) tidak akan melalui pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak hingga 31 Desember 2015. Segala data dan informasi yang dicantumkan pada surat permohonan juga tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana terhadap WP.

Ini juga berarti nilai harta selain kas yang dilaporkan dalam SPHPP adalah sesuai dengan penilaian WP dan tidak akan dilakukan koreksi atau pengujian oleh Ditjen Pajak.

4. Pembetulan SPT tidak dapat lagi dilakukan

Salah satu persyaratan amnesti paja ialah pencabutan semua permohonan pengurangan, pembatalan, keberatan, gugatan, dan banding. WP juga tidak dapat melakukan pembetulan SPT.

"Seandainya sudah pernah melapor tapi ada kesalahan dalam pelaporan, cukup lakukan pembetulan SPT," saran Dian, terutama bagi karyawan yang memperoleh seluruh penghasilannya dari satu perusahaan dan pajaknya sudah dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), jika WP membetulkan SPT dengan melaporkan harta yang sudah terkena pajak sebelumnya, tidak akan kena pajak. Jika harta tersebut belum dipajaki, Ditjen Pajak berhak melakukan pengujian.

  1 of 2  

Pilih klien yang ingin dikirimi artikel:

Select all
Nama Email

Saat ini Anda belum memiliki klien

×
×
×
×