7 Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Amnesti Pajak (Tax Amnesty)


Sejak program amnesti pajak dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo Juli lalu, kita sering mendengar istilah tersebut disebut-sebut dalam berbagai diskusi. Pengampunan Pajak yang diberikan pemerintah ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan, karena program tersebut termasuk langka dan tidak dihadirkan setiap tahun.

"Menjelang era pertukaran informasi otomatis tahun 2018 nanti, akan ada perjanjian antar negara yang membuka data-data perbankan orang, sehingga mereka yang dulu menghindari pajak dengan menaruh uangnya di luar negeri akan diketahui oleh pemerintah," ujar Dian Puspa Wahono, Marketing Communication Specialist dari PT Achilles Advanced Systems, yang menciptakan software Online Pajak untuk memudahkan proses pelaporan pajak oleh individu dan korporasi.

Melalui pengungkapan harta yang selama ini di luar jangkauan Ditjen Pajak, pemerintah Indonesia berharap memperoleh informasi kepemilikan harta secara sukarela.

Kesempatan untuk mengikuti program amnesti pajak akan dibuka hingga 31 Maret 2017, karena itu tidak ada salahnya Anda mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Sasaran utamanya ialah WP yang tidak atau belum patuh pajak

Amnesti pajak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk melepaskan diri dari kewajiban pajak masa lalu yang berpotensi ditagih dan dikenai sanksi berupa bunga atau denda di masa depan. Bahkan, lebih bagus lagi karena program ini meniadakan peluang penyidikan pidana. Artinya, ini adalah kesempatan untuk memulai awal yang baru dan bersih.

2. Uang tebusan = Tarif x Nilai Harta Bersih

Hingga akhir Maret tahun depan, pemerintah memberlakukan uang tebusan cukup ringan, yakni sebesar 2%-5% untuk dana repatriasi atau deklarasi Dalam Negeri, 4%-10% untuk deklarasi Luar Negeri, serta 0,5%-2% untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta dibawah Rp 10 miliar. Periode pertama dengan persentase uang tebusan terkecil berakhir pada 30 September. Nilai harta bersih didapat dari jumlah harta dikurangi utang.

3. Tidak ada pemeriksaan pajak dan penyidikan pidana

Melalui program ini, pemerintah akan menjamin bahwa WP yang sudah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) tidak akan melalui pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak hingga 31 Desember 2015. Segala data dan informasi yang dicantumkan pada surat permohonan juga tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana terhadap WP.

Ini juga berarti nilai harta selain kas yang dilaporkan dalam SPHPP adalah sesuai dengan penilaian WP dan tidak akan dilakukan koreksi atau pengujian oleh Ditjen Pajak.

4. Pembetulan SPT tidak dapat lagi dilakukan

Salah satu persyaratan amnesti paja ialah pencabutan semua permohonan pengurangan, pembatalan, keberatan, gugatan, dan banding. WP juga tidak dapat melakukan pembetulan SPT.

"Seandainya sudah pernah melapor tapi ada kesalahan dalam pelaporan, cukup lakukan pembetulan SPT," saran Dian, terutama bagi karyawan yang memperoleh seluruh penghasilannya dari satu perusahaan dan pajaknya sudah dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), jika WP membetulkan SPT dengan melaporkan harta yang sudah terkena pajak sebelumnya, tidak akan kena pajak. Jika harta tersebut belum dipajaki, Ditjen Pajak berhak melakukan pengujian.

5. Harta tambahan tidak dapat disusutkan

Untuk harta berwujud, perhitungan pernyusutan biasanya dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Akan tetapi, harta tambahan – berwujud atau tidak berwujud – yang diungkapkan dalam SPHPP tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

6. Amnesti pajak memengaruhi laporan pajak seterusnya

Jika Anda memutuskan ikut amnesti pajak, ikutlah sepenuh hati dengan mendeklarasikan semua harta. Harta yang belum dilaporkan akan dianggap sebagai perolehan pada saat harta ditemukan – jika tidak ditemukan dalam waktu tiga tahun, maka harta tersebut bisa “lolos” tidak membayar pajak. Setelah mengikuti amnesti pajak, WP juga harus menjaga kepatuhan agar pajak menjadi efisien dan tidak mendatangkan masalah.

7. Persyaratan ikut amnesti pajak

Jika Anda tertarik untuk mengikuti program ini, Anda bisa datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh info selengkapnya. Setelah itu, Anda bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak dan menghitung aset dengan seksama untuk melunasi uang tebusan. Beberapa persyaratan dalam dokumen SPHPP, antara lain:

  • WP harus mengungkapkan harta yang pajaknya belum dibayar
  • Membayar uang tebusan ke kas negara
  • Melengkapi bukti pelunasan tunggakan pajak jika ada
  • Membuat daftar utang serta dokumen pendukungnya
  • Mencantumkan fotokopi SPT PPh terakhir
  • Menyiapkan beberapa surat pernyataan

Setelah WP mengajukan SPHPP beserta kelengkapannya ke KPP atau tempat yang ditunjuk, WP akan menerima Tanda Terima. Dalam jangka waktu 10 hari kerja selanjutnya, Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) akan diterima oleh WP.

Baca juga: Kesalahan yang Sering Dibuat Saat Melapor SPT Pajak

Pilih klien yang ingin dikirimi artikel:

Select all
Nama Email

Saat ini Anda belum memiliki klien

×
×
×
×