Tiga Hal yang Harus Diketahui Tentang Warisan


Meninggalnya seorang anggota keluarga hampir selalu menimbulkan masa berkabung, yang terkadang dapat mendekatkan anggota keluarga yang suportif. Namun sesudahnya, tiba saat memutuskan pertanyaan penting yang dapat menjadi konflik bahkan dalam keluarga paling suportif sekalipun. “Bagaimana cara membagi warisannya?”

Di Indonesia hukum waris bukan hanya satu tetapi ada tiga --hukum adat, Islam, dan perdata-- jadi memang hal ini bisa membingungkan. Untuk meluruskan, advokat Dedyk Eryanto Nugroho menguraikan tiga hal yang penting diketahui tentang hukum waris perdata di Indonesia.

1. Budaya dan agama keluarga Anda menentukan hukum mana yang berlaku untuk Anda

Selama bisa dilakukan secara musyawarah, keluarga Anda bebas menentukan pembagian warisan sesuai kebijaksanaan masing-masing. Adat bisa menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, tetapi karena ini tidak memiliki kekuatan memaksa secara hukum, maka dapat dengan mudah ditundukkan Pengadilan Agama atau Negeri apabila ada sengketa.

Menurut Dedyk, apabila Anda tercatat beragama Islam di KTP, maka hukum waris Islamlah yang lebih berlaku terhadap Anda apabila ada sengketa.

 “Hukum waris perdata diperuntukkan non-Muslim dan masyarakat yang sudah tidak terikat adat,” kata Dedyk.

2. Sekilas tentang hukum waris perdata

Apabila pewaris meninggal, anak dan istri atau suami yang masih hidup adalah ahli waris Golongan I. Jika tidak ada, barulah hak itu turun ke orangtua, kakek-nenek, atau saudara kandung orangtua. Tanpa surat wasiat pun, ahli waris yang sah tetap dapat mengakses haknya.

Menerima warisan juga berarti menerima tanggung jawab atas kewajiban keuangan yang belum lunas dari pewaris. Jika pewaris memiliki utang, ahli waris wajib melunasi atau mengatur rencana pelunasan dengan yang berpiutang sebelum membagikan warisan.

“Ahli waris bisa saja menolak warisan karena mengetahui bahwa kewajiban melunasi utangnya lebih besar daripada nilai warisan yang ditinggalkan. Tapi ini jarang terjadi,” kata Dedyk. “Ini membutuhkan pembuktian yang rumit, misalnya dengan membuat surat pernyataan resmi yang menyatakan tidak menerima warisan.”

3. Cara mengakses warisan

Dokumen yang wajib Anda miliki dalam mengurus warisan adalah:

  • Akte kematian pewaris
  • Kartu keluarga
  • Akte kelahiran Anda
  • Buku nikah (jika pewaris adalah suami atau istri Anda)
  • Surat keterangan ahli waris

Surat keterangan ahli waris dapat diurus di kelurahan atau kecamatan tempat Anda berdomisili. Secara teori ini gratis, tetapi secara praktek mungkin kelurahan atau kecamatan akan meminta biaya kecil yang bersifat administratif.

Sebagian bank juga mewajibkan Anda melegalisasi surat keterangan ahli waris pada notaris, atau mendapatkan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama atau Negeri, terutama jika aset pewaris bernilai lebih dari Rp 100 juta.

Pengurusan surat penetapan ahli waris memakan waktu antara 1,5 hingga 3 bulan, dan bergantung pada ketaatan Anda menghadiri sidang pada waktunya serta menyertakan semua dokumen yang diminta. Secara resmi, biaya permohonan adalah Rp 500.000, tetapi dalam prakteknya Anda mungkin perlu membayar biaya yang bersifat administratif untuk memperlancar prosesnya. 

Pada umumnya rekening bank yang diwariskan tidak kena pajak, tetapi bisa terkena biaya administrasi bank. Jika Anda mewarisi tanah, dapat berlaku pajak sebesar 5% dari nilai tanah pada saat balik nama.

Sabar itu emas… tapi ketahuilah hak-hak Anda!

Dalam masyarakat Indonesia yang masih patriarkis, perempuan bisa saja mengalami pengaturan warisan yang terasa kurang adil, misalnya pembagian 2/3 harta untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk perempuan. Jika ini terjadi, jangan langsung marah. Tenangkan diri Anda, pelajari hak-hak Anda dengan seksama, dan negosiasikan kepentingan Anda dengan bijaksana —sebaiknya lewat musyawarah kekeluargaan dulu sebelum mengambil tindakan hukum.

Pilih klien yang ingin dikirimi artikel:

Select all
Nama Email

Saat ini Anda belum memiliki klien

×
×
×
×